Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini mengacu kepada Peraturan Menteri. Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN dan
PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik ... Apr 24, 2014 · PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. BAB II PRINSIP UMUM Pasal 2 Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang. BAB III KRITERIA BMN IDLE Biro Pengelolaan Barang Milik Negara | Sekretariat ...
PMK Nomor 181/PMK.06/2016. Penatausahaan Barang Milik Negara. Download Peraturan Ini. Kategori Peraturan. Barang Milik Negara · Piutang Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang. Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NOMOR 181/PMK.06/ 2016. 06 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK.06 2016 Tentang NOMOR 83/PMK.06/2016. TENTANG. TATA CARA PELAKSANAAN. PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. Menimbang. DENGAN Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI. NOMOR: 181/PMK.06/2016. “ Mendukung Optimalisasi Pengelolaan BMN”. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
Pengelolaan BMN | M. Eko Agus Y. Untuk mendukung program Revenue Center Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Pengelolaan BMN, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dirjen KN.Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau … PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraBerupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 BMN selain angka 1, dengan nilai perolehan per satuan Kebijakan Penyusunan dan Pelaporan BMN - Kemhan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN PMK Nomo 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN PMK Nomor 224/PMK.05/2016 (Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang; PMK Nomor 50 PMK.06 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan BMN.
Penghapusan BMN | SANG PENGENDALI ASET Jan 25, 2010 · Apasih Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)? Penghapusan (BMN) adalah Proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan BMN dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurusan BMN dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendaharaan Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA nomor 52/pmk.06/2016 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 244/pmk.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang melakukan pengelolaan BMN. 36. Penggolongan barang adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, 181-PMK.06-2016Per.pdf - MENTER!KEUANGAN …